Beginilah 5 Resolusi (Konyol) Alumni 212 Dalam Aksi 287
Kabarberita168 - Kemarin, Alumni 212 melakukan aksi 287 yang sedikit banyak berkaitan dengan Perppu Ormas dan bubarnya HTI. Dari aksi tersebut, lahirlah 5 resolusi atau tuntutan yang dilontarkan alumni 212 kepada beberapa pihak yang terkait, termasuk Jokowi, DPR, MK dan MUI. Kesimpulan dari semua ini adalah, seperti yang sudah kita duga, pemerintah dinilai tidak bersimpatik pada umat Islam.
Tanpa banyak basa-basi hingga nasi bungkus dan nasi kotak jadi basi, inilah 5 resolusi aksi 287. Saya ringkas, seperti diliput detik.com, tanpa mengurangi maknanya. AGEN POKER INDONESIA TERBESAR
1. HTI adalah bagian integral dari umat Islam, HTI jadi korban pertama, dan kemungkinan besar akan ada korban lainnya.
2. DPR RI supaya berpikir ke depan jangan sampai kepentingan jangka pendek mempengaruhi jangka panjang. Jangan jadi petugas stempel dengan imbalan imbalan keduniaan.
3. Kepada MK, pertimbangkan judicial review dengan Perppu yang kontroversi itu. MK adalah benteng terakhir, apalagi keputusan MK bersifat final, mohon pertimbangkan, dan tidak langsung munculnya Perppu nomor 2/2017.
4. MUI diharapkan memberikan pendapat yang murni dari sisi agama, sehingga pendapat MUI menjadi berbobot, jangan membuka pintu masyarakat jadi rezim,
5. Kepada bapak presiden diingatkan bahwa kekuasaan politik di 2014 hanyalah titipan dari Allah, tunaikan amanat kekuasaan rakyat secara hati-hati. AGEN CASINO TERBAIK
Ada beberapa poin yang menjadi pusat perhatian saya. Salah satunya poin pertama. Saya rasa ini statement yang sangat ngawur. Dikatakan bahwa HTI adalah bagian integral dari umat Islam. Kurang jelas nih, umat Islam yang mana? Saya yakin tidak semua umat Islam setuju dengan ini. Yang setuju pasti salah satunya yang mendukung khilafah. Padahal sudah dikatakan berkali-kali, dari dulu hingga sekarang dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kenapa sekarang sok pahlawan mau mengubah jadi khilafah? Sepertinya mereka tidak sadar Hizbut Thahrir juga dilarang oleh setidaknya 20 negara. Kenapa tidak sekalian demo ke negara tersebut?
Yang kedua dan ketiga saya belum bisa komen, karena masih harus menunggu hasil sidang MK. yang keempat ini lebih lucu, meminta MUI memberikan pendapat atau pernyataan mengenai ini. Sebelumnya MUI angkat bicara mengenai aksi 287 ini.
Seperti dilansir detik.com, MUI mengimbau agar aksi 287 tak usah dilakukan. Dan MUI keberatan terhadap pemakaian namanya oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Sebenarnya ini sudah lama, dulu sekali GNPF MUI adalah organisasi yang didirikan untuk mengawal fatwa MUI, terutama karena kasus Ahok. Tapi setelah itu MUI memberikan klarifikasi bahwa organisasi ini tak ada kaitannya dengan MUI baik secara politik maupun struktural.
Terkait aksi 287, selain alumni 212 yang menyampaikan 5 resolusi, MUI juga menyampaikan 7 poin keberatan.
1. MUI tak ada hubungan dengan aksi apa pun termasuk GNPF. Juga disampaikan bahwa publik tidak perlu khawatir terhadap Perppu tersebut selama ormas komitmen dan konsisten terhadap Pancasila.
2. MUI berkeberatan dengan asosiasi (tindakan mengaitkan) MUI ke dalam aksi atau kegiatannya secara tidak sah dan di luar pengetahuan MUI. AGEN BOLA TERPERCAYA
3. GNPF tidak berada di dalam naungan MUI.
4. MUI mengimbau kepada GNPF agar lebih mengedepankan dialog dan musyawarah terlebih dahulu dari pada mengerahkan massa di jalan.
5. MUI meminta agar GNPF tidak terus membawa-bawa fatwa MUI memperluasnya ke arah politik yang sensitif dan berpotensi mengadu domba antara ulama, umara, dan umat.
6. MUI mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar terus meningkatkan hubungan yang harmonis, dialogis, akhlakul karimah antara ulama, umara umat.
7. MUI mengimbau umat Islam agar memperteguh komitmennya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara.
Halo, alumni 212, sudah baca poin keberatan MUI? Saya yakin paling takkan didengar, aksi tetap lanjut terus apa pun yang terjadi. Dan harusnya GNPF MUI punya rasa malu, jangan lagi kait-kaitkan dengan MUI. Lebih bijak kalau organisasi ini segera ganti nama. Misalnya GNPPO (Gerakan Nasional Penolak Perppu Ormas). Ini lebih keren ketimbang bawa-bawa fatwa MUI yang notabene MUI sendiri tidak mengeluarkan fatwa terkait ini.
Poin kelima, memang betul kekuasaan hanya sementara, merupakan titipan Tuhan, jadi memang sudah seharusnya diemban dengan sebaik-baiknya. Dan Jokowi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik, salah satunya membubarkan ormas yang anti Pancasila.
Justru kalau ormas model begini tidak diberantas, lama-lama akan makin kuat dan malah bikin rusuh negara. Negara kacau balau, siapa yang tanggung jawab kalau begitu? Presiden juga dikecam. Negara yang bagus-bagus dibangun sejak zaman kemerdekaan malah dihancurkan oleh sekelompok pasukan sumbu pendek yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Situ waras? Jadi kesimpulannya presiden sudah mengemban tugas dengan baik.
Bagaimana menurut Anda?
Tidak ada komentar
Posting Komentar